Permasalahan Infrastruktur Perkotaan

Permasalahan Infrastruktur Perkotaan

(Buku Pengantar Manajemen Infrastruktur, Robert J. Kodatie, Ph.D)

A.    Kelangkaan Alokasi Sumber daya Air

a)      Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kepadatan penduduk tinggi air permukaan dan air tanah telah mencapai titik kritis maksimum. Hal ini tampak jelas terjadi di kota-kota besar, seperti misalnya Jakarta, Semarang, dan Surabaya;

b)      Kurangnya distribusi air bersih oleh PDAM dari kebutuhan air bersih penduduk;

c)      Tingkat kebocoran pada jaringan pipa cukup tinggi, karena pipa yang dipakai sudah tua;

d)     Banyaknya sambungan ilegal yang dilakukan penduduk;

e)      Di daerah dimana PDAM tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih, pemompaan air tanah dilakukan secara besar-besaran baik oleh masyarakat maupun industri;

f)       Degradasi kualitas air tanah terjadi, di samping karena limbah/ polusi tanah

Solusi Permasalahan Kebutuhan Air:

1)      Pemetaan kondisi infrastruktur air bersih, antara lain : pemetaan distribusi pelayanan kebutuhan air kepada warga masyarakat, pemetaan kondisi infrastruktur pipa air bersih (kondisi baik dan tidak baik), pemetaan sambungan ilegal air bersih.

Sehingga perlu pula upaya : peningkatan SDM pengelola, dan peningkatan kualitas SDM untuk mengelola dan mengawasi;

2)      Pembangunan infrastruktur baru untuk memperbaiki danatau menambah infrastruktur yang sudah ada, dengan menggunakan teknologi yang tepat guna.

Diperlukan upaya : Manajemen pengelola yang mantap dan berjiwa entrepreneur, dan dibantu dengan pendanaan yang memadai dari pemerintah;

3)      Gerakan nasional hemat energi, dan hemat air bersih.

Diperlukan upaya : pembinaan disiplin nasional sebagai bagian dari character building bangsa Indonesia. Gerakan moral ini dapat terlaksana pada masyarakat yang berperadaban.

4)      Penggalian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk infrastruktur yang efektif dan efisien, serta untuk mereduksi masalah degradasi lingkungan/ air tanah.

Diperlukan upaya : Membentuk dan mengembangkan lembaga penelitian milik pemerintah ataupun milik swasta, serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi;

5)      Aturan/ regulasi yang tepat mengenai pengelolaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat;

6)      Mengusahakan daerah tangkapan air, seperti waduk dan taman kota;

7)      Pemetaan geologis untuk mengetahui area-area tangkapan air alternatif;

8)      Program konservasi pada lahan-lahan kritis/ mendesak karena dikhawatirkan banjir atau bencana lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air menjelaskan konsep pengelolaan air yang pada prinsipnya menyangkut empat (4) aspek, yaitu : (1) konservasi air, (2) pendayagunaan SDA, (3) pengendalian daya rusak air, dan (4) sistem informasi SDA.

Urgensi sistem informasi daerah :

a)      Berguna bagi aplikasi konsep good governance dimana salah satu pointnya adalah transparansi;

b)      Dengan demikian masyarakat bisa memantau dan memperoleh informasi kegiatan birokrasi di daerah. Masyarakat bisa turut serta membantu memberikan ide dan peran serta lainnya bagi kemajuan daerah.

B.     Pengelolaan Sampah (limbah padat) dan kebersihan lingkungan

a)      Keterbatasan sarana dan prasarana pengumpulan kontainer;

b)      Keterbatasan pengangkutan (arm roll truck);

c)      Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan di tempat pembuangan akhir (buldozer, track dozer);

d)     Keterbatasan teknologi dalam pengolahan sampah menjadi barang siap pakai.

Solusi Permasalahan pengelolaan sampah

1)      Perlu ada perbaikan sistem :

a.       Adanya badan kebersihan yang langsung menangani/ mengelola sampah;

b.      Adanya tempat pembuangan akhir yang dilengkapi sarana pengolahan sampah : pemisahan antara yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan kembali;

c.       Perlu rekrutmen kerja bagi pengolah sampah ini, dan bisa diambil dari para pemulung sampah;

2)      Perlu penambahan alokasi anggaran bagi lingkungan hidup dalam hal ini kebersihan lingkungan untuk pengadaan sarana prasarana dan upah bagi SDM nya;

3)      Retribusi sampah tidak diperlukan/ tidak perlu dilakukan lagi bila anggaran telah cukup;

4)      Setelah sistemnya diperbaiki, maka langkah terakhir adalah pemberlakuan aturan yang tegas guna terciptanya kebersihan lingkungan;

5)      Perlu digalakkan gerakan moral kebersihan lingkungan, pemberian award, dan adanya pembimbingan kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri.

Secara umum, akar permasalahan infrastruktur antara lain :

a)      Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi;

b)      Laju pertumbuhan infrastruktur yang rendah;

c)      Terjadinya pemborosan pemakaian sumberdaya;

d)     Belum adanya teknologi yang tepat guna.

Solusi :

1)      Menaikkan pertumbuhan infrastruktur dengan pendanaan yang memadai (menaikkan porsi anggaran);

2)      Menurunkan pertumbuhan penduduk dengan program KB dan penyuluhan;

3)      Menggalakkan gerakan moral disiplin nasional;

4)      Menggali penemuan-penemuan teknologi tepat guna : perhatian padamasalah riset atau pengembangan Iptek.

Manajemen Prasarana dan Sarana Umum (Manajemen Kota dan Wilayah Ir. Mulyono Sadyohutomo, MRCP)

Prasarana dan sarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak secara per individu). Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahterakan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder.